Emiten milik Haji Isam PT Padiksi Gunatama Tbk (PGUN) memberi tanggapan terkait rencana pemerintah membentuk BUMN Khusus Ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Manajemen menekankan, pihaknya menghormati dan mematuhi setiap kebijakan pemerintah terkait rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA).
Sementara itu, PGUN menyatakan tidak menjalankan kegiatan ekspor secara langsung. Pasalnya, produk utama perseroan berupa crude palm oil (CPO) dan palm kernel dijual kepada pihak afiliasi dan pelanggan domestik.
Diantara pihak terafiliasi tersebut yakni PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) untuk kebutuhan bahan baku biodiesel serta PT Kodeco Agrojaya Mandiri (KAM) untuk diolah lebih lanjut menjadi crude palm kernel oil (CPKO). "Kebijakan tersebut tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan karena Perseroan tidak menjalankan penjualan ekspor secara langsung," sebagaiman dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Kamis, (28/5/2026). Selain itu, perseroan juga memastikan kebijakan tersebut tidak berdampak material terhadap kegiatan operasional perusahaan.
PGUN mengungkap aktivitas bisnis dan proses produksi tetap berjalan normal seperti biasa. Dari sisi keuangan, perseroan menyatakan kebijakan tersebut tidak mempengaruhi pendapatan, laba usaha, laba bersih, maupun arus kas perusahaan secara material.
PGUN juga memastikan tidak ada dampak signifikan terhadap perjanjian kerja sama dengan pelanggan eksisting. Perseroan turut menekankan kebijakan tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan kewajiban maupun covenant dalam perjanjian pembiayaan perusahaan.
Ringkasnya, selain itu, PGUN juga tidak melihat adanya risiko hukum yang material, termasuk risiko wanprestasi kontrak akibat kebijakan tersebut. Terkait langkah mitigasi, PGUN menyatakan belum memiliki rencana tindakan korporasi khusus sehubungan dengan kebijakan tata kelola ekspor SDA.
Perseroan akan terus memonitor perkembangan kebijakan pemerintah dan menjalankan penyesuaian apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum itu, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN yang ditugaskan untuk mengatur aktivitas ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) startegis yakni batu bara, kelapa sawit dan ferro alloy.
Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fithra Faisal menuturkan PT DSI dibentuk karena sejak tahun 1991 hingga 2024 negara kehilangan sekitar Rp15.400 Triliun pendapatan negara akibat Under-invoicing dan transfer pricing terkait ekspor komoditas.
Catatan: aksi korporasi semacam ini perlu dilihat dampaknya terhadap laporan keuangan berikutnya — apakah menambah kontribusi pendapatan, atau justru menambah beban utang dan bunga.