PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) menyalurkan penjelasan kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) tertanggal 25 Mei 2026.
Manajemen ARTI menekankan bahwa kebijakan baru pemerintah tersebut tidak menyalurkan pengaruh signifikan terhadap jalannya bisnis Perseroan.
“Posisi Perseroan kini tidak ada pelaksanaan ekspor sumber daya alam baik langsung maupun tidak langsung,” tulis manajemen ARTI dalam keterbukaan informasi yang dikutip Jumat (29/5/2026).
Berdasarkan manajemen, rencana penerapan PP Tata Kelola Ekspor SDA tidak berdampak terhadap kegiatan usaha Perseroan karena ARTI tidak terlibat dalam aktivitas ekspor komoditas sumber daya alam.
Ringkasnya, dalam surat permintaan penjelasan, BEI juga menanyakan potensi dampak kebijakan tersebut terhadap berbagai aspek internal perusahaan. Menanggapi hal itu, manajemen memastikan tidak ada pengaruh terhadap kelangsungan usaha maupun operasional Perseroan.
Kondisi keuangan ARTI juga dipastikan masih stabil. Kebijakan baru terkait ekspor SDA tidak berdampak terhadap pendapatan, laba usaha, laba bersih, maupun arus kas perusahaan.
Ringkasnya, “Dampak terhadap perjanjian kerja sama dengan pelanggan eksisting Perseroan tidak ada,” tegas manajemen dalam surat yang ditandatangani oleh Gemilang Zaharin selaku Direktur Independen dan Gregory Q Maras sebagai Komisaris Utama.
Ringkasnya, selain itu, pemenuhan kewajiban maupun covenant dalam perjanjian pembiayaan juga tidak mengalami gangguan. Perseroan tidak melihat adanya risiko hukum, termasuk potensi wanprestasi kontrak akibat penerapan aturan baru tersebut.
Terkait langkah mitigasi, ARTI menyatakan tidak perlu menjalankan tindakan korporasi khusus maupun menyusun lini masa (timeline) tertentu untuk merespons kebijakan pemerintah tersebut.
Ringkasnya, “Strategi Perseroan dalam memitigasi kebijakan Pemerintah tersebut tidak ada,” tambah Gemilang Zaharin dan Gregory Q Maras dalam keterangannya.
Penjelasan tersebut adalah tindak lanjut atas surat permintaan penjelasan BEI nomor 027/RPE-CORSEC/OJK/IDX/V/2026. Informasi ini diharapkan dapat menyalurkan kejelasan kepada investor mengenai posisi dan dampak kebijakan baru tersebut terhadap Perseroan.
Catatan: aksi korporasi semacam ini perlu dilihat dampaknya terhadap laporan keuangan berikutnya — apakah menambah kontribusi pendapatan, atau justru menambah beban utang dan bunga.