Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) berbicara mengenai manajemen risiko skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor 40 tahun yang sedang digodok oleh pemerintah. Direktur Utama BRI Hery Gunardi menuturkan tenor KPR yang lebih panjang tidak akan seluruhnya dipakai oleh nasabah, tetapi menyesuaikan kebutuhan masing-masing.
Nasabah diperbolehkan untuk menjalankan pembayaran di bawah tenor 40 tahun. "Jadi mungkin pemerintah akan menyalurkan tenor yang lebih panjang, tapi kan gak mainly semua dipakai 40 tahun ya. Ada yang sesuai kebutuhan lah, 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 25 tahun," ujar Hery saat ditemui di Kantor Pusat BRI, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, para nasabah melunasi KPR dalam waktu rata-rata 10 tahun saja. Maka demikian, perpanjang tenor 40 tahun tidak diproyeksikan menimbulkan risiko yang besar bagi bank. "Dan kadang-kadang kalau saya melihat ya pengalaman selama ini kalau KPR di bank itu walaupun kita kasih 25 tahun, 20 tahun, rata-rata 10 tahun udah lunas," tukas Hery.
BRI juga menekankan bahwa pihaknya menjalankan kontrol internal terhadap proses bisnis penyaluran KPR. Dengan demikian, tidak akan berlangsung penyimpangan dalam penyaluran KPR. "Jadi semua proses bisnis yang kita jalankan itu tentunya ada internal controlnya, ada compliance-nya, ada auditnya.
Jadi audit diproyeksikan memastikan bahwa setiap simpul tadi itu semua berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Saya rasa itu.
Ringkasnya, kalau nggak dijagain ya, nanti bisa belok kiri bisa belok kanan," tutur Hery. Hal ini ia sampaikan usai bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, membahas penyaluran pembiayaan perumahan bersubsidi serta KUR pemilikan perumahan atau KPP.
Dalam kesempatan itu, Maruarar mengungkap BRI telah merealisasikan KPP sebesar Rp9,21 triliun atau 76% dari total plafon Rp12 triliun. Jumlah itu setara dengan 54,6% dari total realisasi KPP nasional.
Catatan: artikel ini merupakan rangkuman dari keterbukaan informasi. Selalu verifikasi angka dan tanggal dengan sumber resmi (IDX atau laporan keuangan perseroan) sebelum mengambil keputusan investasi.