CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengungkap kesiapan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) membuka rekening bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan BRI diproyeksikan menangani pembukaan rekening secara nasional, sementara BSI disiapkan untuk wilayah Aceh.
Rosan menuturkan manajemen BRI dan BSI sudah berkoordinasi untuk menyiapkan pelaksanaan pembukaan rekening masyarakat tersebut. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Ya, memang sudah.
BRI dan BSI memang sudah, dari manajemennya juga sudah koordinasi untuk menjalankan rencana detailnya, agar pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu bisa dengan BSI, bisa terlaksana dengan secepatnya," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9). Sementara itu, di balik kesiapan bank, mekanisme pengisian dana awal sebesar Rp50 ribu per rekening masih dalam tahap perancangan.
Rosan menuturkan pemerintah masih menyusun skema untuk merealisasikan dana tersebut. "Ya, mekanismenya kembali dirancang dalam waktu dekat kok," ujarnya. Rencana tersebut sebelum itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pemerintah menargetkan sekitar 200 juta penduduk dapat memiliki rekening bank yang pembukaannya akan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Rekening itu rencana detailnya diberikan secara otomatis kepada warga yang memasuki usia 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran," kata Airlangga dalam acara Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Jakarta, Selasa (8/9).
Pemerintah menyiapkan rekening tersebut bukan sekadar sebagai tempat menyimpan dana. Airlangga menuturkan rekening dapat digunakan untuk menyalurkan berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial tunai.
Bagi pemilik rekening yang adalah pelaku UMKM, sistem pembayaran QRIS juga akan tersedia secara otomatis. Airlangga menuturkan fasilitas tersebut dirancang tanpa biaya bagi pedagang. "Ada payment system QR otomatis tersedia.
Ringkasnya, qR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang.
Diharapkan kalau dengan demikian ini diproyeksikan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah," ujar Airlangga. Pembukaan rekening diproyeksikan memanfaatkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Data tersebut nantinya dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, terutama untuk mendukung sistem pembayaran dan gateway system melalui QRIS. Pemerintah juga berencana menyalurkan dana awal Rp50 ribu untuk mengisi rekening masyarakat.
Airlangga menuturkan dana tersebut tidak boleh dipotong oleh pihak perbankan dan pemerintah akan menyiapkan regulasi untuk mengaturnya. "Nanti Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan) bikin regulasinya supaya BI dan OJK kita minta untuk tidak bisa disedot," kata Airlangga. Meski demikian, mekanisme teknis pembukaan rekening hingga kini belum sepenuhnya dijelaskan.
Termasuk apakah warga yang berusia 17 tahun akan langsung memiliki rekening ketika KTP diterbitkan atau masih harus menjalankan pendaftaran.
Catatan: artikel ini merupakan rangkuman dari keterbukaan informasi. Selalu verifikasi angka dan tanggal dengan sumber resmi (IDX atau laporan keuangan perseroan) sebelum mengambil keputusan investasi.