Ringkasnya, pT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menyatakan memperkuat komitmen mendukung program pemerintah di sektor perumahan melalui penyaluran pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) berbasis syariah. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan "Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat" di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/5) yang dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta regulator, pemerintah daerah, dan pelaku industri perumahan.
Wakil Direktur Utama BSI, Bob Tyasika Ananta menuturkan, pembiayaan KPP menjadi langkah strategis dalam membantu masyarakat memperoleh hunian pendukung usaha yang layak, serta menggerakkan sektor ekonomi produktif seperti pengembang, kontraktor, hingga UMKM bahan bangunan. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "BSI mendukung penuh inisiatif pemerintah dalam menghadirkan pembiayaan perumahan yang inklusif, terjangkau, dan berbasis syariah.
Program ini bukan hanya membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja," ujar Bob. Pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) yang diberikan kepada pelaku UMKM juga menawarkan margin yang terjangkau senilai setara 6 persen efektif per tahun.
Ringkasnya, hal ini membantu pelaku usaha memperoleh akses modal kerja maupun investasi pembangunan dan pembelian rumah pendukung usaha dengan proses yang mudah dan aksesibel. Dalam sambutannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait turut mengapresiasi kinerja pembiayaan KPP BSI. "BSI menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mendukung program 3 Juta Rumah.
Penyaluran pembiayaan KPP yang terus meningkat dan bahkan mencetak rekor berubah menjadi bukti nyata dukungan sektor perbankan syariah terhadap akses hunian yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat. Semoga sinergi ini terus berlanjut demi kebaikan rakyat," ujar Maruarar.
Sejak diluncurkan pada Oktober 2025 hingga April 2026, BSI telah menyalurkan pembiayaan KPP sebesar Rp819 miliar kepada 2.385 nasabah. Adapun di sepanjang 2026 hingga April, realisasi penyaluran KPP menyentuh Rp747 miliar kepada 2.190 nasabah atau sekitar 60 persen dari kuota pemerintah sebesar Rp1,25 triliun.
Penyaluran tersebut terdiri atas pembiayaan sisi demand sebesar Rp740 miliar, dan sisi supply sebesar Rp7 miliar. Khusus di wilayah Nusa Tenggara Barat, penyaluran pembiayaan KPP BSI menyentuh Rp44 miliar kepada 110 nasabah atau sekitar 5,9 persen dari total penyaluran KPP BSI secara nasional.
Selain program KPP, BSI juga aktif mendukung berbagai program strategis pemerintah lainnya. Sampai April 2026, BSI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp3,78 triliun kepada 25.785 nasabah, mendukung pembangunan dapur SPPG Program Makan Bergizi Gratis senilai Rp198 miliar untuk 211 titik, serta menyalurkan FLPP untuk Program 3 Juta Rumah sebanyak 1.201 unit rumah di sepanjang Januari-April 2026.
Dukungan BNI ini pun dengan Asta Cita, khususnya dalam mendorong pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, pembangunan sektor perumahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen yang sama berubah menjadi bagian dari semangat BSI untuk terus Melayani Sepenuh Hati melalui layanan keuangan syariah yang inkusif, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, dengan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat.
Secara korporasi, BSI juga membukukan pertumbuhan bisnis yang solid. Hingga kuartal I 2026, aset BSI menyentuh Rp460 triliun atau meningkat 14,78 persen secara tahunan, dengan laba bersih sebesar Rp2,2 triliun atau meningkat 17,1 persen yoy.
Penyaluran pembiayaan menyentuh Rp329 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp376,8 triliun. Pencapaian ini menempatkan BSI dalam jajaran lima besar bank nasional berdasarkan aset dan profitabilitas. "BSI berharap program pembiayaan perumahan ini dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak secara bersamaan memperkuat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," tutup Bob.
Catatan: aksi korporasi semacam ini perlu dilihat dampaknya terhadap laporan keuangan berikutnya — apakah menambah kontribusi pendapatan, atau justru menambah beban utang dan bunga.