Ringkasnya, pT Kimia Farma Tbk (KAEF) tengah mengkaji putusan arbitrase internasional terkait sengketa investasi dengan Indonesia Investment Authority (INA) dan Silk Road Fund Co. Ltd. (SRF). KAEF juga berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan.
Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ida Rasita menuturkan putusan arbitrase tersebut berkaitan dengan transaksi investasi dan kepemilikan saham pada KAEF beserta entitas anak yang kini masih dipelajari secara menyeluruh.
"Perseroan berikutnya tengah menjalankan kajian komprehensif atas putusan tersebut dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengusahakan solusi terbaik melindungi kepentingan perseroan dan pemegang saham," jelasnya dalam keterbukaan informasi belum lama ini.
Ringkasnya, baca Juga: Rupiah Masih Rentan, Level Rp18.000 per Dolar AS Perlu Diwaspadai
Ida menekankan KAEF berupaya mematuhi seluruh ketentuan hukum dan menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Seluruh kegiatan operasional juga dipastikan tetap berjalan normal melayani kebutuhan masyarakat.
Perkara tersebut berkaitan dengan transaksi investasi yang dilakukan INA dan SRF pada 2022 melalui penerbitan hmetd, divestasi, serta penerbitan mandatory convertible bond (MCB) pada Kimia Farma dan PT Kimia Farma Apotek.
Permohonan arbitrase didaftarkan ke Singapore International Arbitration Centre (SIAC) pada Oktober 2024. Pada pertengahan Juni 2026, majelis arbitrase mengabulkan gugatan INA dan SRF atas sengketa investasi bernilai sekitar Rp2,2 triliun.
Ringkasnya, berdasarkan putusan tersebut, PT Bio Farma dan Kimia Farma selaku penjamin (guarantor) diwajibkan memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam putusan arbitrase internasional tersebut.
Manajemen KAEF menyatakan diproyeksikan masih memenuhi kewajiban keterbukaan informasi kepada regulator dan publik apabila terdapat perkembangan material terkait perkara arbitrase tersebut.
Baca Juga: Peluang Keuntungan LQ45: Harga Saham Blue Chip Terus Merosot, Saatnya Koleksi Kembali?
Menanggapi perkembangan itu, Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menilai penyelesaian sengketa harus menjadi momentum memperkuat tata kelola BUMN secara bersamaan menjaga kredibilitas perusahaan negara di mata investor global.
Menurutnya, dugaan praktik manipulatif yang menjadi pokok sengketa berpotensi menimbulkan kerugian negara secara bersamaan mengganggu kepercayaan investor terhadap iklim investasi nasional apabila tidak diselesaikan secara transparan.
Ringkasnya, "Tentu reputasi BUMN Indonesia tidak boleh dikorbankan oleh praktik manipulatif yang merugikan negara dan mencederai kepercayaan investor asing," kata Kawendra, Rabu (1/7/2026).
Dia menyatakan Komisi VI DPR mendorong penyelesaian perkara tersebut disertai pembenahan tata kelola dan penguatan sistem pengawasan agar kasus serupa tidak kembali terulang pada perusahaan pelat merah.
Kawendra mengungkap transformasi BUMN yang tengah dijalankan pemerintah, termasuk melalui Danantara Indonesia, harus diikuti pengawasan yang semakin kuat agar mampu menjaga kepercayaan investor dan memperkuat daya saing BUMN.
Ringkasnya, "Kepercayaan investor adalah aset bangsa. Setiap tindakan fraud adalah pengkhianatan terhadap kepentingan nasional, dan harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," katanta.
Tinjau Berita dan Artikel yang lain di Google News
Catatan: rights issue berpotensi mengakibatkan dilusi bagi pemegang saham lama yang tidak ikut serta. Perhatikan harga pelaksanaan dan rasio HMETD sebelum memutuskan.