PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjalankan serangkaian penguatan tata kelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencakup analisis kredit, verifikasi calon debitur, pencairan, pemantauan penggunaan dana, digitalisasi proses, hingga audit secara berkala. Sasarannya, agar pembiayaan berjalan lebih tepat sasaran, terukur, dan sesuai prinsip kehati-hatian.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menuturkan, langkah tersebut menjadi wujud komitmen perseroan dalam menjaga kualitas penyaluran kredit program pemerintah. BNI memastikan KUR diberikan kepada pelaku usaha yang berhak dan dimanfaatkan sesuai tujuan pembiayaan. "BNI terus menjalankan penguatan tata kelola penyaluran KUR agar pembiayaan benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang berhak.
Ringkasnya, penguatan dilakukan sejak tahap analisis kredit, verifikasi, pencairan, pemantauan penggunaan dana, hingga evaluasi kualitas kredit," ujar Okki dalam keterangan tertulis. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Okki menjelaskan, analisis kredit diterapkan secara langsung atau one-on-one kepada petani tanpa melibatkan collection agent (CA).
Melalui proses ini, bank berpotensi memperoleh informasi langsung mengenai profil usaha, kebutuhan pembiayaan, kemampuan membayar, serta rencana penggunaan dana dari calon debitur. Selain itu, BNI memperkuat pola penyaluran kredit berbasis ekosistem atau ecosystem-based financing.
Pada skema ini, BNI bekerja sama dengan perusahaan inti yang adalah nasabah korporasi BNI dan berperan sebagai offtaker. Perusahaan inti akan turut mendukung pendampingan usaha, penyerapan hasil produksi, serta monitoring terhadap pelaksanaan kredit. "Pendekatan berbasis ekosistem memungkinkan adanya pendampingan, pemantauan usaha, serta kepastian pasar bagi hasil produksi petani.
Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga berpotensi mendukung keberlanjutan usaha debitur," kata Okki. BNI juga menerapkan pembatasan radius untuk memudahkan proses Know Your Customer atau KYC, verifikasi usaha, pemantauan lahan, serta pengawasan aktivitas debitur sesudah pencairan.
Kebijakan ini bertujuan agar proses pengenalan dan pemantauan debitur dapat dilakukan lebih dekat dan efektif oleh unit terkait. Dari sisi teknologi, proses kredit dilakukan secara digital alhasil data debitur dapat dimonitor secara lebih terukur.
Melalui sistem tersebut, BNI berpotensi memantau nama petani, lokasi lahan, tahapan budi daya, perkembangan usaha, hingga penggunaan kredit oleh masing-masing debitur. "Digitalisasi proses kredit memungkinkan BNI memonitor data petani, lokasi lahan, tahapan budi daya, hingga penggunaan kredit secara lebih terukur. Monitoring dan audit juga dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas kredit," ujar Okki.
Selain digitalisasi, BNI menjalankan monitoring berkala untuk memastikan usaha debitur berjalan sesuai rencana, dana digunakan sesuai tujuan pembiayaan, dan kualitas kredit tetap terjaga. Perseroan juga menjalankan audit secara rutin atas setiap pemberian kredit untuk memastikan proses penyaluran telah sesuai ketentuan, mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, serta memperkuat akuntabilitas seluruh pihak yang terlibat.
Okki menambahkan, penguatan tata kelola tersebut sejalan dengan langkah BNI dalam menindaklanjuti setiap indikasi penyimpangan secara objektif. Menyinggung perkara dugaan penyimpangan KUR di Jember, BNI menekankan bahwa proses hukum yang berjalan adalah tindak lanjut atas laporan perseroan kepada aparat penegak hukum setelah menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam proses pengajuan dan penyaluran kredit. "Kasus KUR Jember berawal dari laporan BNI kepada aparat penegak hukum.
Ringkasnya, bNI menghormati proses hukum yang berjalan dan bersikap kooperatif dalam proses penyidikan," pungkas Okki.
Catatan: aksi korporasi semacam ini perlu dilihat dampaknya terhadap laporan keuangan berikutnya — apakah menambah kontribusi pendapatan, atau justru menambah beban utang dan bunga.