PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk terus memperkuat dukungannya terhadap program perumahan nasional melalui penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP). Hingga 25 Mei 2026, BRI tercatat menjadi bank penyalur KPP terbesar secara nasional dengan realisasi menyentuh Rp9,21 triliun atau setara 54,6 persen dari total realisasi nasional.
Ringkasnya, capaian tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait dengan Direktur Utama BRI Hery Gunardi di Kantor Pusat BRI Jakarta, Senin (25/05). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi pembiayaan perumahan rakyat, termasuk dukungan terhadap KUR Perumahan dan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Secara nasional, realisasi KPP hingga 25 Mei 2026 menyentuh Rp16,86 triliun. Dari jumlah tersebut, pembiayaan sisi pasokan (supply) tercatat sebesar Rp4,87 triliun kepada 1.875 debitur, sementara sisi permintaan (demand) menyentuh Rp11,99 triliun kepada 78.001 debitur.
Adapun realisasi KPP BRI tercatat sebesar Rp9,21 triliun yang terdiri atas pembiayaan sisi supply sebesar Rp1,10 triliun kepada 752 debitur dan sisi demand sebesar Rp8,10 triliun kepada 65.576 debitur. Menteri PKP RI Maruarar Sirait menuturkan bahwa realisasi penyaluran KPP BRI yang menjadi terbesar secara nasional menunjukkan besarnya peran BRI dalam mendukung program pembiayaan perumahan secara bersamaan menggerakkan ekonomi masyarakat melalui sektor perumahan. "BRI telah menambah kuota yang tadinya Rp8 triliun tahun berjalan menjadi Rp12 triliun.
Ringkasnya, kenapa? Karena Rp8 triliun sudah terserap semua.
Ringkasnya, sekarang sudah Rp9,2 triliun. Bahkan sejak April atau awal Mei 2026, BRI sudah melampaui plafon awal Rp8 triliun.
Ringkasnya, jadi terima kasih, kinerjanya BRI luar biasa," ujar Maruarar. Sejalan dengan tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat, BRI juga terus memperluas sosialisasi program KPP di berbagai daerah sepanjang 2026.
Sosialisasi tersebut antara lain dilakukan di Sorong, Papua Barat Daya dengan realisasi 610 debitur bernilai Rp258,9 miliar, Tangerang, Banten sebanyak 255 debitur bernilai Rp202,4 miliar, Majalengka di Jawa Barat sebanyak 499 debitur bernilai Rp151,98 miliar, serta Pontianak di Kalimantan Barat sebanyak 130 debitur dengan nilai Rp59,23 miliar. Selain penyaluran KPP, BRI juga terus memperkuat dukungan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi.
Sepanjang 2025, BRI berhasil merealisasikan 32.206 unit atau menyentuh 97,5 persen dari target 33 ribu unit. Sementara pada 2026, target FLPP BRI naik ke 60 ribu unit atau meningkat 81,8 persen dibanding target tahun sebelum itu.
Hingga 25 Mei 2026, realisasi akad FLPP BRI telah menyentuh 12.500 unit. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menekankan bahwa sebaran jaringan perseroan di seluruh Indonesia mendukung pemerataan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat hingga berbagai daerah. "BRI memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 7.500 titik layanan yang terdiri atas kantor cabang dan unit kerja.
Dengan jaringan tersebut, program ini berpotensi dijalankan secara merata sejalan dengan sebaran layanan BRI di berbagai daerah. Masyarakat maupun nasabah pun berpotensi mengakses program ini melalui seluruh jaringan cabang BRI yang tersebar di seluruh Indonesia," ujar Hery.
BRI juga bersiap dengan rencana penguatan skema pembiayaan perumahan yang sedang diusung oleh pemerintah, termasuk opsi tenor pembiayaan yang lebih panjang hingga 40 tahun. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan cicilan yang lebih ringan dan terjangkau bagi masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip prudential banking dan manajemen risiko yang terukur, sejalan dengan komitmen BRI dalam mendukung perluasan akses hunian layak dan terjangkau secara bersamaan memperkuat inklusi keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah.
Catatan: artikel ini merupakan rangkuman dari keterbukaan informasi. Selalu verifikasi angka dan tanggal dengan sumber resmi (IDX atau laporan keuangan perseroan) sebelum mengambil keputusan investasi.